Hari Disabilitas Internasional, Upaya agar Kesetaraan Jadi Milik Semua

Hari Disabilitas Internasional, Upaya agar Kesetaraan Jadi Milik Semua

Hari Disabilitas Internasional atau “International Day of Persons With Disabilities”
diperingati setiap tanggal 3 Desember yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 1992.

Peringatan tahunan ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak dan kesejahteraan para penyandang cacat.

Selain itu, konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, yang juga telah diratifikasi pemerintah RI dengan UU No. 19/2011, mendorong pihak-pihak terkait agar penyandang disabilitas juga mendapatkan haknya untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan di masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Taman Tiangnam yang dimeriahkan oleh 30 siswa-siswi pengisi acara dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Sumbawa Barat dengan menampilkan performance yang luar biasa dari pidato, pantomim, menyayi, puisi, hingga fashion show.

“Keterbatasan bukan halangan untuk terus maju dan berkarya,” ucap Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM dalam pidatonya. Hal tersebut terlihat dari pameran hasil karya anak-anak dari Sekolah Luar Biasa. Walaupun memiliki keterbatasan namun mereka tetap berkarya.

Bupati, Wakil Bupati Sumbawa Barat dan Sekretaris Daerah KSB mengadiri acara ini bersama dengan 250 penyandang disabilitas dari seluruh kecamatan di KSB, Ketua Himpunan Penyandang Cacat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Asim Barnas, dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Prov. NTB Ibu Sri Sukarni.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kursi roda dari Pemerintah Prov. NTB berupa 5 kursi roda dan dari Pemerintah KSB 7 kursi roda. Selain itu ada pula 3 unit tongkat tuna netra, 2 unit tongkat tuna daksa.

“Semangatmu adalah inspirasi kami”

dinas sosial dinsos disos kabupaten sumbawa barat ksb

Pondok Anak Ceria ikut redakan trauma korban gempa

Pondok Anak Ceria ikut redakan trauma korban gempa

Pondok Anak Ceria (PAC) merupakan bentuk kegiatan dalam memberikan layanan psikososial bagi masyarakat khususnya anak-anak usia 4 tahun hingga 15 tahun yang terkena dampak bencana alam gempa bumi. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan PAC pertama kali dalam masa tanggap darurat bencana alam gempa bumi selama 7 (tujuh) hari yaitu pada tanggal 22 – 28 Agustus 2018.

Kegiatan PAC pada tahap awal mencakup 1.600 anak dari 2 (dua) lokasi yaitu Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Seteluk. Pada 2 (dua) kecamatan ini mencapai 11 (sebelas) titik pengungsian, yaitu di  Desa Poto Tano, Kokarlian, Tambak Sari, Senayan, Tebo, Kiantar dan Tuananga pada Kecamatan Poto Tano, sedangkan pada Kecamatan Seteluk terletak di Desa Seteluk Tengah, Seteluk Atas, Rempe, Loka, Seran, dan Meraran)

Dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan PAC diseluruh kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat dan banyaknya permintaan dari tiap-tiap kecamatan untuk dilanjutkan kembali kegiatan yang dimaksud.

Sehingga pada tahap II ini, PAC akan dilaksanakan secara menyeluruh di 8 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat selama bulan Oktober hingga Desember 2018 dengan jumlah sasaran mencapai 3.500 anak dan 35 lokasi. Pada tahap II, PAC Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat bekerja sama dengan beberapa relawan yang tergabung dalam beberapa organisasi yaitu antara lain Yayasan Baitussakinah, Himpunan Mahasiswa Islam, Bulan Sabit Muslimat Indonesia, Pramuka, Tagana Dinas Sosial KSB, Nasyiatul Aisyiah KSB, Ikatan Da’i KSB, Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Karang Taruna, Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, dan Sekretaris Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Kegiatan PAC ini bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan keceriaan pada masyarakat pasca bencana alam gempa bumi khususnya bagi anak-anak.
  2. Mengurangi rasa trauma khususnya bagi anak-anak pasca bencana alam gempa bumi.
  3. Meningkatkan keberanian khusus bagi anak-anak pasca bencana alam gempa bumi

dinas sosial dinsos disos kabupaten sumbawa barat ksb

Keseruan mengikuti Pondok Ceria Anak

3,32% masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi fokus perhatian Pemerintah KSB

3,32% masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi fokus perhatian Pemerintah KSB

Sebanyak 4.483 jiwa masyarakat yang masuk dalam ketegori miskin dan tidak mampu dari hasil verifikasi dan validasi tim khusus perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Sumbawa Barat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Sumbawa Barat serta Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 864 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Khusus Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan dimaksud tersebar di delapan kecamatan dengan kategori yang telah ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebelumnya. Kategori Perlindungan dan Pemberdayaan terbagi ke dalam kategori miskin dan sangat miskin. Kemudian kategori dimaksud terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut: (a) rumahtangga miskin/sangat miskin yang tidak berdaya, (b) rumahtangga miskin/sangat miskin yang mempunyai potensi untuk berdaya, dan (c) rumahtangga miskin/sangat miskin yang sedang berdaya.

Guna mempercepat tercapainya target menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat, melalui Tim Khusus FM332 (Fakir Miskin 3,32%) dilakukan pendampingan intensif terhadap kebutuhan dasar masyarakat sasasaran atau pemerima manfaat. Pendampingan ini telah dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2018.

Kepala Dinas Sosial dr. Syaifuddin selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa barat sekaligus sekretaris Tim Khusus FM332 menyampaikan dalam rapat tim bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban memelihara dan menjaga masyarakat miskin agar mendapat kehidupan yang layak dan lebih produktif.

Sebagai bentuk perhatiah, pemerintah Sumbawa Barat membuat suatu rekening khusus yang di kelola oleh Baznas Sumbawa Barat dengan sumber dana dari pihak corporate dan perorangan untuk disalurkan kepada masyarakat sasaran atau penerima manfaat dengan nominal yang telah ditentukan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan oleh Timsus FM332 KSB

Perkuat Program Layanan, Dinas Sosial rutin melakukan koordinasi internal

Perkuat Program Layanan, Dinas Sosial rutin melakukan koordinasi internal

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat terus di benahi di tingkat internal, baik program dan kegiatan yang bersumber dari APBN maupun program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat.

Beberapa program yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah program Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas. Program dimaksud adalah termasuk bagian dari program unggulan lainnya yang merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat melalui Peraturan Daearah Nomor 3 Tahun 2016 tetang Program Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Selain program PDPGR yang menjadi sorotan saat ini, program lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam bentuk Beras Sejahtera (Rastra) juga menjadi perhatian masyarakat, mengingat beras sejahtera ini merupakan program yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat yang masih kekurangan di seluruh Indonesia.

Walaupun demikian, niat baik pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini tidak serta merta berjalan mulus, hal ini terlihat dari munculnya persoalan distribusi beras sejahtera di tengah-tengah masyarakat. permasalahan yang muncul ini di ungkapkan oleh Kepala Desa Mataiyang Kecamatan Brang Ene pada forum Yasinan yang diadakan setiap malam jum’at 5 Maret 2018 di kediaman Bupati Sumbawa Barat (Central red.). Disampaikan bahwa pada saat dilakukannya distribusi beras di tingkat lapangan, terdapat pemungutan biaya distribusi beras dimaksud. padahal pada aturan atau Pedoman Umum distribusi telah diatur bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap biaya distribusi dari titik distribusi Bulog sampai ke masyarakat. Hal ini kemudian menjadi fokus dari tim di Dinas Sosial untuk menelusuri laporan dimaksud ke tingkat desa sampai ke pihak Bulog.

“Syukurlah, semua permasalahan di lapangan telah dituntaskan dengan baik, ini karena koordinasi yang baik antara pihak terkait dengan tim Dinsos yang dikawal oleh Sekretaris Dinas dan ke empat Kepala Bidang” ungkap dr. Syaifuddin Kepala Dinas Sosial.

Rapat koordinasi internal Dinas Sosial yang dilaksanakan pada Senin pagi 9 April 2018 menghasilkan beberapa rencana Aksi untuk menulusuri kembali beberapa laporan masyarakat sebagai antisipasi kedepan agar tidak terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan aturan.

Selain persoalan beras sejahtera, persoalan lainnya seperti tindak lanjut penyaluran dana pariri Lansia dan Disabilitas juga dibedah untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ini dengan baik. Saat ini, dana dari Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada masyarakat sasarana penerima manfaat telah di transfer ke PT Bank Negara Indonesia 46 (BNI46) dan sedang di lakukan proses pengecekan kelengkapan dokumen penyaluran terutama menyangkut validitas buku tabungan bank dan spesimen tanda tangan dari masyarakat penerima manfaat. Dijadwalkan dalam waktu beberapa hari kedepan, semua kelengkapan akan segera rampung dan dana santunan Pariri Lansia – Pariri Disabilas akan segera di terima di rekening masing-masing. (as)

Penulis Berita: Agus Salim

Fotografer: 

Muhammad Irsan

Sri Widyastuti

Hanisah

Mensos : PKH Tingkatkan Kualitas Hidup Rakyat Indonesia

Mensos : PKH Tingkatkan Kualitas Hidup Rakyat Indonesia

Kupang (4 April 2018) – Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki fungsi strategis sebagai episentrum program- program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Karena itu PKH menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. (gini ratio).

Salah satu faktor penentu kesuksesan program tersebut tentu harus didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang unggul.

Oleh karena itu, Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan seluruh SDM Pelaksana PKH sebagai ujung tombak program ini harus mampu mencerdaskan masyarakat dalam peningkatan kesehatan keluarga dan pendidikan anak. Serta mampu untuk terus memotivasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH agar menumbuhkan optimisme dan produktifitas.

“Keberhasilan SDM Pelaksana PKH itu, dapat diukur dari seberapa berhasil PKH mengubah status KPM PKH. Seberapa banyak yang menjadi lebih sejahtera, dan mampu eksit dari PKH,” terang Idrus dalam pembukaan Kegiatan Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 Kupang, Rabu malam (4/4).

Selain itu, SDM Pelaksana PKH harus terus memperkuat pemahaman, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dirinya agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

“Mulailah bekerja dengan niat dan hati. Ini pekerjaan kemanusian, yang hadir malam ini adalah relawan-relawan kemanusiaan. Tanpa itu, kalian akan berat menjalaninya,” tegas Idrus kembali.

Dengan kata lain, SDM Pelaksana PKH merupakan agen perubahan revolusi mental dalam masyarakat. Bukan hal yang mudah, SDM PKH menjadi refleksi pemerintah, harus tampil sebagai role model dalam pembangunan sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

Kupang menjadi kota kedua Kegiatan Bimtap SDM Pelaksana PKH 2018 setelah Surakarta yang dibuka langsung oleh Menteri Sosial Idrus Marham. Rangkaian kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan di 45 lokasi diseluruh Indonesia yang dibagi dalam 7 angkatan dan berakhir pada awal Juni 2018.

Sebanyak 353 orang akan mengikuti bimbingan pemantapan yang dihelat Kementerian Sosial ini berasal dari Kab. Alor 34 orang, Kab. Belu sebanyak 26 orang, Kab. Kupang 69 orang, Kab. Ende 39 orang, Kab. Manggarai 49 orang, Kab. Lembata 26 orang, Kab. Malaka 27 orang, Kab. Flores Timur 30 orang, Kab. Manggarai Barat 16 orang, Kab. Nagekeo 13 orang, dan Kota Kupang 24 orang.

Hadir pula pada pembukaan kegiatan tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Sekretaris Daerah Provinsi NNT Benediktus Polo Maing, Walikota Kupang Jefri Riwu Kore. Serta jajaran eselon I dan II Kementerian Sosial.

Masih pada kegiatan yang sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan secara teknis bahwa tujuan bimbingan pemantapan SDM baru PKH sebagai sarana sosialisasi dan bimbingan atas perubahan-perubahan kebijakan PKH Tahun 2018.

Selain itu juga memperkuat pemahaman, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM pelaksana PKH agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Untuk itulah kegiatan Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana PKH ini menjadi penting dan strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PKH.

Keberadaan SDM pelaksana PKH mulai dari Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial Supervisor, Pendamping Sosial, Asisten Pendamping Sosial, dan Administrator Database sebagai langkah awal dalam pelaksanaan PKH secara terpadu dan berkesinambungan.

Ini bukti Pemerintah selalu berkomitmen dalam mensejahterakan rakyat, khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan.

“Belajar itu salah satu upaya untuk merubah nasib,” pesan Idrus.

Jadi tidak salah jika PKH dinyatakan mampu mengurangi angka kemiskinan. Kalau kemiskinan berkurang otomatis mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat,” imbuhnya lagi.

Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia turun sekitar 1,2 juta jiwa. 10,12 persen dari total jumlah penduduk. (Humas/Linjamsos)

Lanjut Usia Mengikuti Therafi Biopsikososial melalui Kegiatan Berkebun

Lanjut Usia Mengikuti Therafi Biopsikososial melalui Kegiatan Berkebun

Lanjut Usia Mengikuti Therafi Biopsikososial melalui Kegiatan Berkebun

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia adalah melalui aktivitas yang produktif dan menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Kegiatan untuk mengisi waktu luang tersebut salah satunya melalui kegiatan berkebun.

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) “Minaula” kendari, menggagas kegiatan mengisi waktu luang dengan berkebun, selain untuk memberikan terafi sekaligus untuk memanfaatkan lahan yang ada di panti.

Melalui kegiatan berkebun apalagi dilakukan secara bersama dapat menjadi media therafi biopsikososial bagi para lanjut usia. Berkebun melibatkan aktivitas fisik yang dapat memperlancar peredaran darah, dan memicu rasa bahagia apalagi jika dilakukan secara bersama sangat menyenangkan. Selama mengikuti kegiatan berkebun ini akan terbangun hubungan saling berinteraksi satu dengan yang lain dan tercipta dialog dialog sosial diantara sesama lansia.

Hal ini akan menciptakan suasana persahabatan dan kekeluargaan yang dapat mengatasi masalah kesepian dan kesendirian,ungkap Syamsuddin, Kepala PSTW Minaula Kendari.

Therapi berkebun ini mengambil lokasi dibelakang wisma PSTW Minaula yang diikuti sekitar 60 orang PM reguler dan day care yang masih potensial.

Mereka mengikuti sesi therafi dengan bersemangat dan gembira sambil saling melempar canda satu dengan yang lain. Kami suka mengikuti kegiatan berkebun karna seperti mengenang masa lalu ketika kami masih muda dan masih kuat untuk bercocok tanam. Banyak manfaatnya yang bisa kita ambil dari kegiatan berkebun selain menyenangkan, menyehatkan dan membangun hubungan persaudaraan sesama lanjut usia di Panti kata Oma Ende.

Selain dibimbing oleh terapi, kegiatan ini didampingi oleh seorang pakar pertanian dari dinas pertanian Konawe Selatan yaitu Ir. Abdul Rahman Kalimuddin.

Saat ini sedang dilakukan pembukaan bedeng, selanjutnya akan dilakukan pengapuran tanah untuk mengurangi kadar besi di tanah kemudian baru disebar bibit kangkung, bayam dan sawi.

Sementara itu, Jasman sebagai terapis yang sekaligus pekerja sosial menjelaskan bahwa setelah bibit tumbuh dilanjutkan dengan perawatan yang melibatkan lanjut usia untuk ikut merawat tanaman. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para lanjut usia untuk tetap beraktifitas di waktu luang.

Penulis Berita: 
OHH Rehsos
Fotografer: 
Dok. PSTW Minaula Kd