Perkuat Program Layanan, Dinas Sosial rutin melakukan koordinasi internal

Perkuat Program Layanan, Dinas Sosial rutin melakukan koordinasi internal

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat terus di benahi di tingkat internal, baik program dan kegiatan yang bersumber dari APBN maupun program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat.

Beberapa program yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah program Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas. Program dimaksud adalah termasuk bagian dari program unggulan lainnya yang merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat melalui Peraturan Daearah Nomor 3 Tahun 2016 tetang Program Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Selain program PDPGR yang menjadi sorotan saat ini, program lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam bentuk Beras Sejahtera (Rastra) juga menjadi perhatian masyarakat, mengingat beras sejahtera ini merupakan program yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat yang masih kekurangan di seluruh Indonesia.

Walaupun demikian, niat baik pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini tidak serta merta berjalan mulus, hal ini terlihat dari munculnya persoalan distribusi beras sejahtera di tengah-tengah masyarakat. permasalahan yang muncul ini di ungkapkan oleh Kepala Desa Mataiyang Kecamatan Brang Ene pada forum Yasinan yang diadakan setiap malam jum’at 5 Maret 2018 di kediaman Bupati Sumbawa Barat (Central red.). Disampaikan bahwa pada saat dilakukannya distribusi beras di tingkat lapangan, terdapat pemungutan biaya distribusi beras dimaksud. padahal pada aturan atau Pedoman Umum distribusi telah diatur bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap biaya distribusi dari titik distribusi Bulog sampai ke masyarakat. Hal ini kemudian menjadi fokus dari tim di Dinas Sosial untuk menelusuri laporan dimaksud ke tingkat desa sampai ke pihak Bulog.

“Syukurlah, semua permasalahan di lapangan telah dituntaskan dengan baik, ini karena koordinasi yang baik antara pihak terkait dengan tim Dinsos yang dikawal oleh Sekretaris Dinas dan ke empat Kepala Bidang” ungkap dr. Syaifuddin Kepala Dinas Sosial.

Rapat koordinasi internal Dinas Sosial yang dilaksanakan pada Senin pagi 9 April 2018 menghasilkan beberapa rencana Aksi untuk menulusuri kembali beberapa laporan masyarakat sebagai antisipasi kedepan agar tidak terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan aturan.

Selain persoalan beras sejahtera, persoalan lainnya seperti tindak lanjut penyaluran dana pariri Lansia dan Disabilitas juga dibedah untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ini dengan baik. Saat ini, dana dari Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada masyarakat sasarana penerima manfaat telah di transfer ke PT Bank Negara Indonesia 46 (BNI46) dan sedang di lakukan proses pengecekan kelengkapan dokumen penyaluran terutama menyangkut validitas buku tabungan bank dan spesimen tanda tangan dari masyarakat penerima manfaat. Dijadwalkan dalam waktu beberapa hari kedepan, semua kelengkapan akan segera rampung dan dana santunan Pariri Lansia – Pariri Disabilas akan segera di terima di rekening masing-masing. (as)

Penulis Berita: Agus Salim

Fotografer: 

Muhammad Irsan

Sri Widyastuti

Hanisah